MEDAN | medansumutpos.id
Alarm keras terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan mulai berbunyi. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan secara terbuka membongkar rendahnya realisasi APBD 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/09/2026).
Juru Bicara Fraksi PKS H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, mengungkapkan, berdasarkan laporan semester pertama, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 40,2 persen, sementara realisasi belanja bahkan masih di bawah 20 persen.
Angka ini dinilai mengkhawatirkan dan berpotensi menghambat jalannya program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Jika pendapatan tidak tercapai, maka banyak program akan gagal terlaksana. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Kasman.
PKS pun mendesak Pemko Medan agar tidak sekadar mengejar angka serapan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Fokus prioritas diminta diarahkan pada sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan lampu jalan, drainase, jalan lingkungan, bantuan sosial, hingga penguatan UMKM.
Tak hanya itu, PKS juga mengingatkan agar anggaran tidak habis untuk kegiatan seremonial yang minim dampak.
“Jangan sampai APBD hanya habis untuk seremoni, sementara persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan,” kritiknya tajam.
Sorotan lain datang dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,59 persen, yang dinilai sebagai sinyal lemahnya pengelolaan pajak dan retribusi.
PKS mendorong Pemko Medan melakukan langkah konkret, mulai dari digitalisasi pajak, perluasan basis wajib pajak, hingga menutup kebocoran penerimaan daerah.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan evaluasi total terhadap program yang realisasinya rendah, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki indikator jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam aspek transparansi, PKS juga mendorong Pemko Medan menghadirkan dashboard realisasi anggaran yang bisa diakses publik, sebagai bentuk keterbukaan dan pengawasan bersama.
Sementara itu, di sektor kebencanaan, PKS mengapresiasi penambahan anggaran untuk BPBD Kota Medan. Namun, peningkatan anggaran harus diikuti dengan kesiapan SDM dan sistem penanganan bencana yang lebih matang.
Di sisi lain, persoalan klasik Kota Medan seperti banjir, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau dinilai masih belum terintegrasi secara optimal.
PKS bahkan mendesak Dinas SDABMBK segera menyusun blueprint drainase kota sebagai langkah strategis mengurangi risiko banjir yang terus berulang setiap tahun.
“Pemerintah Kota Medan harus serius. Ini bukan hanya soal angka anggaran, tapi soal kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan rakyat,” pungkas Kasman.
(A.Red)
