LANGKAT | medansumutpos.id
Keterbatasan personel dan fasilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat menjadi sorotan publik. Pasalnya, lembaga yang memiliki tugas penting dalam penanganan bencana tersebut hingga kini belum didukung Satuan Tugas (Satgas) khusus yang aktif dan siap diterjunkan setiap saat.
Masyarakat pun mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah konkret dengan menambah personel, memperkuat fasilitas operasional, dan membentuk Satgas Penanggulangan Bencana yang profesional.
Persoalan ini semakin memprihatinkan mengingat penanganan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung, selama ini masih mengandalkan sekitar 40 orang staf kantor BPBD Langkat.
Mereka harus merangkap pekerjaan administrasi sekaligus menjalankan tugas evakuasi dan penanganan darurat di lapangan.
“BPBD Langkat belum memiliki Satgas aktif khusus penanggulangan bencana. Selama ini yang turun ke lapangan hanya kami, staf kantor, jumlahnya sekitar 40 orang lebih. Kamilah yang menjadi satgasnya,” ungkap Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Langkat melalui sambungan telepon seluler kepada medansumutpos.id, Selasa (10/11/2026).
Ia mengakui, keterbatasan tersebut membuat petugas kewalahan, terutama ketika beberapa kecamatan dilanda bencana secara bersamaan.
“Kami kewalahan melakukan evakuasi warga ketika beberapa kecamatan mengalami bencana dalam waktu bersamaan, seperti banjir dan longsor. Harapan kami, ke depan Satgas Evakuasi dapat segera dibentuk,” ujarnya.
Kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Kabupaten Langkat memiliki 23 kecamatan dengan karakteristik wilayah dan potensi kerawanan bencana yang berbeda-beda.
Wilayah pesisir, seperti Secanggang, Hinai, Tanjung Pura, Besitang, Babalan, dan Pangkalan Susu, kerap menghadapi ancaman banjir. Sementara wilayah hulu, seperti Sei Bingai, Bahorok, Salapian, dan Kutambaru, memiliki potensi bencana tanah longsor.
Dengan luas wilayah dan sebaran potensi bencana tersebut, keberadaan personel siaga, peralatan memadai, serta sistem respons cepat menjadi kebutuhan mendesak.
“Perahu karet terbatas, mobil operasional terbatas, personel juga terbatas. Staf kantor yang sekitar 40 orang itu masih harus dibagi untuk menjaga posko dan mengurus administrasi. Akibatnya, petugas yang bisa turun langsung ke lapangan semakin sedikit. Dalam kondisi tertentu, warga akhirnya harus melakukan evakuasi secara gotong royong,” tambah Kalaksa.
Plt Bupati Diminta Segera Bertindak
Melihat kondisi tersebut, sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat publik meminta Plt Bupati Langkat tidak menganggap persoalan ini sebagai hal biasa. Kesiapsiagaan BPBD merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat.
Sedikitnya ada tiga langkah prioritas yang dinilai perlu segera direalisasikan.
Pertama, membentuk Satgas BPBD yang memiliki kemampuan khusus dalam evakuasi korban, penyelamatan dan pertolongan di perairan (SAR air), pertolongan pertama, serta penanganan kondisi darurat.
Kedua, menambah jumlah personel sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan wilayah. Bahkan, perlu dipertimbangkan pembentukan tim siaga di kecamatan-kecamatan yang memiliki risiko bencana tinggi, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu bantuan dari pusat kabupaten.
Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana operasional, mulai dari perahu karet, pelampung, alat komunikasi, tenda pengungsian, perlengkapan dapur umum, genset, hingga kendaraan khusus penyelamatan (rescue).
“Jangan menunggu jatuhnya korban jiwa baru dilakukan pembenahan. Ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia.
Anggaran BPBD harus menjadi perhatian serius. Kalau diperlukan, rekrutmen Satgas dapat melibatkan putra-putra daerah yang selanjutnya diberikan pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan, termasuk melalui koordinasi dengan Basarnas,” tegas sejumlah pengamat publik.
Masyarakat berharap Plt Bupati Langkat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan BPBD, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, maupun pola koordinasi lintas kecamatan.
Penanggulangan bencana tidak boleh hanya bergerak setelah musibah terjadi. Pemerintah daerah harus memastikan personel dan peralatan telah siap sebelum bencana datang.
Sebab, dalam situasi darurat, kecepatan petugas menjangkau lokasi dan menyelamatkan warga dapat menentukan keselamatan banyak nyawa.
(Tim/Red)
