MEDAN | medansumutpos.id
Komisi IV DPRD Kota Medan menyoroti dugaan penipuan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merugikan masyarakat.
Dinas Perkimcikataru diminta meningkatkan transparansi pelayanan dan membuka daftar konsultan resmi agar warga tidak menjadi korban percaloan.
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mai Anton Simanjuntak dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta dinas terkait mempublikasikan daftar lebih dari 100 konsultan PBG lengkap dengan nomor kontak serta rekam jejak pelayanan.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui kualitas dan kecepatan kerja konsultan sebelum menggunakan jasanya. Ia juga mengusulkan sistem penilaian kinerja agar warga dapat memilih konsultan secara lebih aman.
Sementara itu, anggota Komisi IV Edwin Sugesti Nasution (PAN) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengaku dekat dengan Wali Kota Medan maupun Gubernur Sumatera Utara untuk mempermudah pengurusan PBG.
Senada, Datuk Iskandar Muda (PKS) meminta masyarakat menghindari calo dan menggunakan jasa konsultan yang memiliki kantor serta memberikan kuitansi resmi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Medan, Selasa (3/11), penanggung jawab Cafe Bilal Ujung, Fadil Muhammad, mengaku mengalami kerugian sekitar Rp93 juta setelah menyerahkan uang kepada seorang konsultan untuk pengurusan PBG.
Fadil menyebut telah mentransfer Rp85 juta dan tambahan Rp8 juta. Namun, hingga kini pekerjaan pengurusan izin tidak kunjung diselesaikan dan uang tersebut belum dikembalikan.
Menanggapi persoalan itu, Komisi IV meminta kasus tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong penyelesaian administrasi dan kewajiban retribusi bangunan.
Komisi IV menegaskan masyarakat tetap harus memenuhi kewajiban PBG, sementara pemerintah wajib memastikan pelayanan berjalan transparan, memberikan pendampingan, dan mencegah praktik percaloan.
RDP turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Perkimcikataru, Satpol PP, serta pihak kelurahan. (A-Red)
