Medan | medansumutpos.id
Seribuan massa Aksi yang mengatasnamakan Rakyat Sumatera Utara Bersatu Peduli Pilkada 2024, menilai tindakan cawe-cawe yang dilakukan oleh aparat keamanan dan juga pejabat pemerintahan di Sumatera Utara termasuk Pj Gubsu menjelang Pilgubsu 2024 telah melanggar norma dan kesucian demokrasi.
“Seharusnya Pilgubsu 2024 berjalan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku namun kenyataannya membiarkan terjadinya cawe-cawe dari beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota karena merasa dilindungi oleh aparat keamanan,” teriak Azhari, kordinator aksi demo saat menyampaikan pernyataan sikap di depan Markas Poldasu Jl. Sisingamangaraja Medan, Senin (18/11).
Adanya dugaan cawe-cawe tersebut, Azhari menyebutkan, apabila Kapoldasu tidak mampu memberikan tindakan terhadap cawe-cawe yang terjadi di lingkungan Aparat Kepolisian maupun terhadap para pejabat, untuk itu sebaiknya Kapoldasu di minta mengundurkan diri.
“Kami atas nama Rakyat Sumatera Utara Bersatu meminta Kompolnas untuk mengambil tindakan kepada Kapoldasu apabila cawe-cawe ini terus berjalan dan mengganti Kapoldasu dengan orang yang jujur dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa keberpihakan atau kepentingan salah satu pihak,” ujar Azhari.
Rakyat Sumatera Utara Bersatu Peduli Pilkada, tambah Azhari, berharap agar pihak aparat harus mengambil tindakan tegas, khususnya terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Plt Bupati Tapsel secara terang-terangan memberi tekanan kepada para ASN agar berpihak kepada salah satu pasangan.
“Apabila kondisi seperti ini dibiarkan, sama saja merusak marwah Kapoldasu karena dinilai tidak mampu mengambil tindakan terhadap oknum Plt Bupati Tapsel yang dinilai arogan dan merusak sistem demokrasi,” sebut Azhari.
Dijelaskan Azhari, Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada 2024 tidak akan tinggal diam apabila demokrasi ini dinodai oleh pihak aparat keamanan maupun pejabat yang berkuasa saat ini.
Aksi demo selama beberapa jam itu akhirnya bubar setelah Korlap Aksi Massa Demo Azhari menyerahkan Surat Pernyataan Sikap kepada Kapoldasu yang diterima oleh Kombes Bostang Panjaitan.
Kombes Bostang Panjaitan menyatakan akan menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap tersebut kepada Kapoldasu.
Usai menyerahkan surat pernyataan sikap, massa aksi demo meninggalkan markas Poldasu menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara guna penyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap.
Di depan Kantor Gubsu, massa aksi demo juga meminta agar Pj Gubsu segera dicopot karena diduga melakukan cawe-cawe untuk kepentingan salah satu pasangan calon.
“Selain itu, Pj Gubsu tidak memberikan tindakan terhadap Plt Bupati Tapsel yang dinilai berpihak kepada pasangan calon tertentu dengan mengarahkan para ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon,” ujar Azahari.
Usai membacakan sikap dan surat pernyataan, surat pernyataan sikap dan tuntutan diserahkan kepada Asisten Ekonomi dan Pemerintahan Effendi Pohan. Effendi berjanji akan segera menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap tersebut kepada Pj Gubsu.
Azhari menambahkan, jika tuntutan massa Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada 2024 tidak ditindaklanjuti oleh Kapoldasu, Pj Gubsu dan Kompolnas maka massa aksi demo akan kembali melakukan aksi demo dengan massa yang lebih banyak lagi. (Red)
