MEDAN | medansumutpos.id
Kasus keterlibatan aparat lingkungan dalam peredaran narkoba kembali mencoreng wajah pemerintahan Kota Medan. Dua Kepala Lingkungan (Kepling) ditangkap aparat kepolisian atas dugaan kuat terlibat jaringan narkotika.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Medan Saipul Bahri, angkat bicara dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk menindak tanpa kompromi.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Aparat di lingkungan Pemko Medan harus bersih dari narkoba. Kita dukung Wali Kota bertindak tegas,” ujar Saipul Bahri kepada wartawan melalui sambungan WhatsApp, Selasa (8/9/2026).
Dua Kepling yang diamankan masing-masing berinisial AR (37), warga Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia. Ia ditangkap pada 15 Agustus 2026 dengan barang bukti 600 butir pil ekstasi.
Sementara itu, seorang perempuan berinisial FAP (41), warga Jalan Brigjen Katamso atau Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun, diringkus pada Sabtu (29/8/2026) sore. Dari tangan FAP, petugas mengamankan dua pod getar dan dua butir pil ekstasi.
Politikus Fraksi NasDem itu menegaskan, kejadian ini harus menjadi alarm keras bagi Pemko Medan untuk memperketat pengawasan, khususnya dalam proses rekrutmen dan evaluasi Kepling maupun ASN.
“Ke depan, harus ada tes narkoba sejak awal pendaftaran, baik untuk ASN maupun Kepling. Ini penting untuk mencegah penyusupan oknum,” tegasnya.
Saipul juga mengungkapkan bahwa DPRD Medan sebelumnya telah mengusulkan pelaksanaan tes narkoba massal bagi para Kepling. Namun, waktu pelaksanaannya tidak diumumkan untuk menghindari manipulasi hasil.
“Kalau diumumkan, dikhawatirkan mereka bersiap-siap. Kita ingin hasil yang objektif dan tidak direkayasa,” katanya.
Lebih lanjut, anggota Komisi I DPRD Medan itu meminta agar kedua Kepling yang terjerat kasus narkoba segera diberhentikan dari jabatannya.
“Camat harus berani ambil sikap. Pecat! Ini bentuk komitmen nyata dalam memberantas narkoba di lingkungan pemerintahan,” tegas Saipul.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi integritas aparat di tingkat lingkungan sekaligus pengingat bahwa perang terhadap narkoba harus dimulai dari dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. (A-Red)
