MEDAN | medansumutpos.id
Alarm keras bagi kinerja anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai berbunyi. Hingga memasuki akhir September 2026, realisasi belanja APBD masih tertahan di angka 51,82 persen, memicu sorotan publik atas lambannya perputaran anggaran di tengah kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut per 22 September 2026 mencatat, dari total anggaran Rp12,8 triliun, belanja daerah baru terserap sekitar Rp6,64 triliun. Angka ini dinilai belum ideal, mengingat waktu tersisa hanya beberapa bulan menuju penutupan tahun anggaran.
Di sisi lain, pendapatan daerah justru sudah mencapai 69,80 persen atau sekitar Rp8,9 triliun.
Ketimpangan antara pendapatan dan belanja ini menimbulkan pertanyaan: mengapa uang sudah masuk, tapi belum maksimal kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan?
Plh Sekretaris BKAD Sumut Frans Novendy Saragih, mengakui saat ini seluruh OPD tengah “digenjot” untuk mempercepat realisasi kegiatan, terutama proyek infrastruktur yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan daerah.
“Percepatan sedang kita lakukan. OPD diminta fokus menuntaskan kegiatan yang sudah direncanakan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (24/9/2026).
Namun, di lapangan, masyarakat masih merasakan lambannya dampak pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga konektivitas wilayah.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat 59,15 persen atau Rp4,1 triliun dari target Rp6,9 triliun. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar Rp3,5 triliun, disusul retribusi Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp325 miliar, dan PAD sah lainnya Rp101 miliar.
Ironisnya, di tengah serapan belanja yang belum maksimal, Pemprov Sumut justru kembali menerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun. Dana ini dialokasikan untuk berbagai sektor strategis seperti infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pendidikan Rp190 miliar, hingga kesehatan Rp91 miliar.
Pertanyaannya, apakah tambahan dana ini akan benar-benar terserap optimal, atau justru menambah daftar panjang anggaran yang “mengendap”?
Tak hanya itu, BKAD juga mengakui masih banyak aset daerah yang belum produktif. Aset-aset “tidur” ini rencananya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.
“Aset idle akan kita optimalkan agar memberi manfaat ekonomi,” kata Frans.
Situasi ini memperlihatkan tantangan klasik pengelolaan anggaran daerah: pendapatan terus digenjot, namun belanja belum sepenuhnya berdampak cepat ke masyarakat.
Dengan waktu yang semakin sempit, publik kini menunggu langkah konkret Pemprov Sumut. Apakah percepatan ini benar-benar mampu mengejar ketertinggalan, atau justru kembali menjadi pola lama anggaran besar, serapan lambat, dampak minim?
Sorotan pun kini mengarah pada komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah APBD tidak hanya terserap di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan. (A.Red)
