MEDAN | medansumutpos.id
Dihadapan Rico Waas, Kajati Muhibuddin Dorong Pengamanan Tanah Wakaf Demi Kepentingan Umat
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menegaskan pentingnya pengamanan dan penataan tanah wakaf agar tidak disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan kelompok maupun segelintir orang. Tanah wakaf harus dilindungi secara hukum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat serta masyarakat yang berhak.
Pesan tegas tersebut disampaikan Kajati Sumut, Muhibuddin, SH., MH., saat memberikan pemaparan dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wali Kota Medan Rico Waas kepada perwakilan nazir masjid se-Kota Medan, di Gedung PKK Pemko Medan, Jalan Rotan, Kelurahan Petisah Tengah, Kamis (12/11/2026).
Muhibuddin menekankan, pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf bukan sekadar persoalan administrasi sertifikat, melainkan menyangkut perlindungan aset keagamaan dan hak masyarakat yang harus dijaga secara berkelanjutan.
Menurutnya, tanah wakaf harus memiliki kejelasan status dan landasan hukum yang kuat agar tidak menjadi objek sengketa, penyalahgunaan, bahkan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Pengamanan tanah wakaf sangat penting dan mendesak. Tanah wakaf harus dijaga, dikelola, serta dimanfaatkan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu saja,” tegas Muhibuddin.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan tanah wakaf tidak boleh hanya diberikan kepada umat Islam, seperti tanah masjid dan pemakaman muslim. Tanah wakaf milik komunitas gereja maupun umat beragama lainnya juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang sama.
Kejati Sumut, lanjutnya, mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat penataan, sertifikasi, serta penguatan status hukum tanah wakaf.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumut Nurhandayani, SH., MH., Kajari Medan Ridwan Sujana Ansar, SH., MH., Kajari Belawan Dr. Yusup Darmaputra, SH., MH., serta jajaran pejabat struktural Kejati Sumut dan Kejari.
Sementara Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurazi, Plt Kepala BPN/ATR Kota Medan Reza Andrian Fachri, SH., MH., Ketua MUI Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, sejumlah kepala OPD dan undangan lainnya.
Terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, SH., MH., menyampaikan bahwa kehadiran Kejaksaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna mempercepat penataan dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf.
Penegasan Kajati Sumut ini menjadi pengingat bahwa tanah wakaf merupakan amanah untuk kepentingan umat dan masyarakat, bukan aset yang boleh diperebutkan atau dimanfaatkan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. (A.Red)
