JAKARTA | medansumutpos.id
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu secara tegas menyatakan penolakan terhadap gerakan mahasiswa yang dinilai telah bergeser ke arah kepentingan pragmatis dan politik praktis. Sikap tersebut dibacakan langsung oleh juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026), dan menjadi sorotan publik pada Rabu (17/6/2026).
Dalam pernyataannya, Rahmat menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap berada pada rel perjuangan rakyat, bukan menjadi alat kepentingan elite politik.
“Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegasnya.
BEM Bersatu menilai, sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini menunjukkan indikasi penyimpangan arah perjuangan. Hal itu ditandai dengan lemahnya basis kajian, minimnya argumentasi, serta tidak jelasnya substansi tuntutan yang diusung.
“Kami melihat aksi-aksi tersebut mulai kehilangan arah, bahkan memunculkan pertanyaan apakah masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” lanjut Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu juga menyoroti adanya dugaan kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Salah satu indikasi yang diungkap adalah keterkaitan figur pimpinan aksi dengan jaringan politik tertentu, yang dinilai berpotensi mencederai independensi gerakan mahasiswa.
Tak hanya itu, aliansi ini mempertanyakan prioritas isu yang diangkat dalam aksi-aksi tersebut. Di tengah kebutuhan dasar masyarakat, program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat justru menjadi sasaran penolakan.
BEM Bersatu juga menolak narasi krisis yang dinilai tidak berbasis data utuh, karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting seperti pemberantasan korupsi.
Adapun poin sikap BEM Bersatu yang dibacakan Rahmat Djimbula meliputi:
1. Menolak tegas penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis.
2. Mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari intervensi, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun pengaruh elite.
3. Menilai gerakan mahasiswa harus berbasis kajian ilmiah, objektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
4. Mengkritisi aksi mahasiswa yang dinilai pragmatis, tidak substansial, dan berpotensi ditunggangi agenda tertentu.
5. Mendukung program pemerintah yang pro-rakyat dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel.
6. Mengajak seluruh mahasiswa menjaga independensi serta mengawal isu strategis nasional secara kritis dan objektif.
BEM Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tidak terjebak dalam kepentingan sesaat.
“Gerakan mahasiswa harus independen, berpihak kepada rakyat, dan bebas dari intervensi politik,” tutup Rahmat.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan sikap bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial, di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks. ( Tim/Red )
