LUBUK PAKAM | medansumutpos.id Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tak lagi ingin berkutat pada kemacetan yang kian menyesakkan. Bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, langkah konkret mulai dipertajam dari pembangunan underpass, flyover, hingga penataan wajah perbatasan lewat gapura strategis.
Pertemuan krusial antara Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, dan Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan, Selasa (23/6/2026), menjadi titik tekan bahwa persoalan kemacetan bukan lagi wacana melainkan darurat yang harus segera diurai.
Sejumlah titik yang selama ini dikenal sebagai “simpul macet” masuk dalam radar penanganan serius. Mulai dari Simpang Paya Geli di Kecamatan Sunggal, Tugu Timbangan Lubuk Pakam, hingga Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa. Ketiganya akan didorong menjadi proyek prioritas melalui pembangunan underpass dan flyover guna memecah kepadatan arus lalu lintas yang kerap lumpuh di jam sibuk.
Bupati Asri Ludin Tambunan menegaskan, pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi jawaban atas keresahan masyarakat yang setiap hari terjebak kemacetan.
“Ini bukan lagi soal rencana, tapi kebutuhan mendesak. Kami ingin program ini mulai berjalan tahun ini. Koordinasi dengan BBPJN menjadi kunci agar tidak berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Tak hanya membidik kelancaran lalu lintas, Pemkab juga mengincar penataan wajah daerah melalui pembangunan gapura di pintu-pintu perbatasan strategis, seperti dengan Kota Medan, Binjai, Serdang Bedagai, hingga Karo. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat identitas wilayah sekaligus memberi kesan tertata bagi kawasan perbatasan yang selama ini terkesan semrawut.
Namun, BBPJN Sumut mengingatkan, percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek teknis. Kepala BBPJN Sumut, Hardy Siahaan, menekankan pentingnya kajian mendalam, terutama untuk proyek underpass yang sensitif terhadap kondisi tanah dan sistem drainase.
“Kami sepakat ini solusi penting. Tapi harus dihitung matang struktur tanah, aliran air, hingga dampaknya ke jalan nasional. Jangan sampai jadi masalah baru,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan terkait rencana flyover di Simpang Kayu Besar. Menurut Hardy, koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan, khususnya terkait pembebasan lahan dan desain teknis agar pembangunan tidak tersendat di tengah jalan.
Sementara untuk pembangunan gapura perbatasan, BBPJN memberi catatan tegas: jangan sampai estetika mengorbankan keselamatan. Mulai dari ketersediaan lahan, keberadaan utilitas seperti kabel listrik dan pipa gas, hingga standar ruang bebas kendaraan menjadi perhatian utama.
“Gapura bukan sekadar simbol. Harus aman, tidak mengganggu lalu lintas, dan memenuhi standar teknis. Ini yang akan kami pastikan di lapangan,” tegas Hardy.
Dengan dukungan penuh BBPJN Sumut, Pemkab Deli Serdang kini dihadapkan pada tantangan besar. membuktikan bahwa proyek strategis ini benar-benar bisa direalisasikan, bukan sekadar janji pembangunan yang berulang.
Jika berhasil, Deli Serdang tak hanya mengurai kemacetan tetapi juga mengubah wajah kawasan menjadi lebih tertata, terhubung, dan berdaya saing. Namun jika gagal, publik akan kembali disuguhi cerita lama: rencana besar yang kandas di meja birokrasi. (A.Red)
