JAKARTA | medansumutpos.id
Dunia politik nasional kembali diguncang kabar besar. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres, Rabu (11/11/2026).
Kabar mengejutkan tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Bahkan, Budi Arie memastikan surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“[Gibran mundur] betul,” ujar Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan.
Ketika ditanya mengenai penyerahan surat pengunduran diri di Lanud Halim, Budi Arie kembali membenarkan informasi tersebut.
“[Diserahkan di Halim] betul,” tegasnya.
Informasi ini menjadi perkembangan dramatis setelah sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginannya mundur di tengah dinamika politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya.
TEKANAN POLITIK MAKIN MENGUAT
Mundurnya Gibran menjadi perhatian nasional karena berlangsung di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi dikabarkan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo sebelumnya disebut menyarankan Gibran tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
BAGAIMANA KELANJUTAN KURSI WAKIL PRESIDEN?
Pengunduran diri Gibran kini menjadi babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Publik tentu menunggu langkah konstitusional selanjutnya, termasuk proses penyampaian dan penerimaan pengunduran diri melalui lembaga negara serta mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila kekosongan jabatan telah ditetapkan.
Perkembangan ini bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, melainkan juga menjadi ujian bagi stabilitas politik nasional, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan.
Kini perhatian masyarakat tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto dan lembaga-lembaga negara yang berwenang menentukan kelanjutan proses tersebut.
Medan Sumut Pos akan terus mengikuti perkembangan politik nasional ini.
( A.Red )
