Jakarta | medansumutpos.id
Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD PUPR Gunung Tua, Padang Lawas Utara yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK
Kabar terjaringnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting dalam operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (27/6/2025) kian santer beredar.
Topan Ginting disebut-sebut sebagai kloter terakhir yang diamankan KPK dari Operasi tangkap tangan (OTT) yang mereka lakukan di Sumut sejak Kamis 26 Juni lalu.
Namun kabar ditangkapnya Topan Ginting awalnya masih belum tersiar secara resmi. Seakan ada misi untuk membuat kabar ini senyap. Bisa dipahami, sebab Topan merupakan pejabat yang sangat dekat dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Mencuat kabar kalau sejumlah pejabat tinggi sedang kasak kusuk untuk melobby KPK agar Topan terhindar dari status tersangka.
Namun semuanya sudah terlambat. Sabtu sore ini KPK sudah mengumumkan kalau Topan telah dinyatakan sebagai tersangka dan langsung ditahan di ruang tahanan KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta. Topan Ginting dinyatakan telah menerima gratifikasi dalam proyek jalan di bawah naungan Dinas PUPR Sumut.
Nama Topan terseret setelah KPK mendapat informasi dari Rasuli Efendi Siregar, yang tidak lain adalah Kepala UPTD PUPR Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam struktur Pemerintahan daerah, Kepala UPTD PUPR Gunung Tua berada di bawah kendali Dinas PUPR Provinsi Sumut.
Rasuli Efendi Siregar termasuk salah satu dari enam orang yang diciduk KPK di Tapanuli Selatan pada Jumat kemarin. Saat ini Rasuli Efendi Siregar tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta.
Sebelum diterbangkan ke Jakarta, Rasuli Efendi sempat menjalani pemeriksaan singkat di Tapanuli Selatan. Dari hasil pemeriksaan itu terungkap kalau semua proyek yang ada dalam pengawasan PUPR Gunung Tua berada di bawah kendali Topan Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.
Alasan ini yang memaksa KPK harus memeriksa Topan Ginting. Ruang kantor Topan di Dinas PUPR Sumut kabarnya sudah disegel. Sejak Jumat kemarin tidak boleh ada yang masuk ke ruangan itu tanpa izin dari KPK.
Tak lama setelah Rasuli Efendi Siregar diangkut ke Gedung KPK Jakarta, giliran Topan diterbangkan dari Medan ke gedung yang sama. Pemeriksaan terhadap Topan Ginting telah dimulai sejak Sabtu pagi (28/6/2025).
Penangkapan terhadap Topan berlangsung dalam hening. Tidak banyak pejabat di Pemerintah provinsi yang tahu kabar ini. Sejumlah staf di Dinas PUPR Sumut juga tidak bisa memastikan kabar tersebut.
Mereka takut bersuara, sebab bukan rahasia lagi kalau Topan Ginting dikenal sebagai pejabat ‘kesayangan’ Gubernur Bobby Nasution. Keduanya merupakan dua pejabat yang selalu bergerak seiring sejalan.
Mencuat kabar kalau selama ini Topan Ginting adalah ‘ATM’ bagi Bobby. Makanya selama berada di bawah kekuasaan Bobby Nasution, Topan Ginting selalu diberi ruang untuk menduduki jabatan strategis.
Sejak di Pemko Medan
Kedekatan Bobby Nasution dan Topan Ginting sudah terjalin sejak Pilkada Medan 2020, kala itu Topan masih menjabat sebagai Camat Medan Tuntungan. Topan bisa dikatakan pejabat yang masih relatif muda. Ia kelahiran 7 April 1983.
Pada Pilkada Medan 2020, Topan turut aktif mendukung kinerja tim pemenangan Bobby. Hanya saja ia bermain di balik layar karena statusnya seorang pegawai negeri sipil sehingga dilarang untuk terlibat pada Pilkada.
Meski demikian, keterlibatannya membantu kinerja tim pemenangan Bobby tidak terbantahkan lagi. Bahkan Topan disebut-sebut turut berkontribusi dana untuk menyokong kinerja tim kampanye itu.
Tak heran, ketika Bobby berhasil terpilih sebagai Walikota Medan, Topan langsung mendapat jabatan empuk sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Jabatan ini terkenal ‘basah’ karena mengurusi sejumlah proyek konstruksi bernilai ratusan miliar, bahkan triliunan.
Ketika numeklatur Dinas PU Medan berganti menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Bobby tetap mempercayakan Topan sebagai pemegang kendali di lembaga tersebut.
Sejak Bobby duduk sebagai walikota Medan, karir Topan memang terus meleset bak meteor. Tidak cukup hanya sebagai Kepala Dinas, Topan Ginting bahkan pernah ditunjuk sebagai Plt Sekda Medan saat jabatan itu sedang lowong setelah Wiriya Alrahman selaku Sekda definitif mendapat tugas dari Menteri Dalam Negeri untuk menjabat sebagai Pj Bupati Deli Serdang.
Penunjukan Topan itu sempat membuat pada pejabat di Pemko Medan terheran-heran. Betapa tidak, sebenarnya ada banyak pejabat senior yang lebih layak ditugaskan sebagai Plt Sekda. Namun Bobby maunya hanya Topan Ginting, bukan yang lain.
Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut
Keduanya seakan dua mata uang yang tak terpisahkan. Sehingga jadilah Topan sebagai Sekda termuda dalam sejarah Pemko Medan. Memang jabatan itu hanya beberapa bulan saja, tapi setidaknya sejarah sudah tercipta berkat kerjasama yang cantik antara Topan dan Bobby.
Saat menjabat sebagai Sekda Medan, Topan disebut-sebut ikut berperan mengumpulkan suara bagi kemenangan Bobby Nasution di PIlkada Gubernur 2024 melalui jaringan ASN, kepala desa dan kepala lingkungan di kota itu.
Maka itu, tak mengejutkan ketika Bobby menang pada Pilkada Gubernur itu, Topan kembali ikut kecipratan jabatan. Tanpa melalui prosedur fit and proper test, Topan ditarik Bobby untuk menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR Tingkat Provinsi.
Pelantikan Topan sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut berlangsung pada 24 Februari 2025. Dengan jabatan baru itu, sudah pasti proyek yang dikendalikannya semakin besar. Duet Bobby dan Topan semakin nyata dan sudah menjadi pembicaraan di kalangan pejabat Pemko Medan dan Provinsi Sumut.
Sebenarnya sejak awal sudah mencuat tuduhan kalau Topan ikut bermain dalam berbagai manipulasi proyek di Sumut. Apalagi harta kekayaannnya meningkat pesat dalam tiga tahun. Ia membangun sejumlah rumah mewah di pinggiran Kota Medan.
Namun tidak ada satupun yang berani menyentuh Topan karena ia selalu berlindung di balik pengaruh Bobby. Sementara Bobby masih saja mengandalkan mertuanya Joko Widodo, mantan presiden RI.
Makanya, ketika tersiar kabar Topan ikut diseret KPK dalam operasi tangkap tangan di Sumut Jumat 27 Juni, sontak banyak pejabat di Pemko Medan dan Pemerintah Provinsi terkejut. Antara percaya dan tidak karena selama ini mereka menganggap KPK tidak akan berani menyentuh orang dekat Bobby.
Namun setelah kabar itu kian menguat, para pejabat itu langsung menyatakan salut kepada gebrakan KPK.
Yang ditunggu public saat ini adalah, apakah KPK berani mengorek informasi lebih dalam dari Topan terkait permainan proyek di Sumut? Jika informasi itu bisa dikembangkan lebih akurat, bisa dipastikan bahwa Topan tidak bermain sendiri. Bukan tidak mungkin Bobby Nasution juga bisa terseret.
Kalau nama Bobby sudah terseret, situasi itu tentu tidak hanya mengubah eskalasi politik di provinsi Sumut, tapi juga memberi gambaran baru bagi dinamika politik tingkat nasional.
Tapi apa KPK berani? Jangan-jangan Topan Ginting hanya dimintai keterangan saja, tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Sulit untuk menebak cara kerja KPK saat ini. Ada baiknya kita tunggu saja, semoga KPK berani bertindak, independent, dan tidak lagi menjadi bagian dari rezim yang berpihak kepada penguasa. ( Red )
