MEDAN | medansumutpos.id
Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri SE, mengecam keras aksi penabrakan dan pengeroyokan terhadap Rafli Kahfi, petugas penggalangan dana kemanusiaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), saat kegiatan Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Minggu (8/11/2026).
Saipul Bahri mendesak aparat kepolisian agar memproses laporan korban secara tegas, transparan, dan profesional. Menurutnya, segala bentuk aksi kekerasan di ruang publik tidak boleh ditoleransi karena mengancam keselamatan masyarakat serta mencederai rasa aman warga.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap aksi kekerasan seperti ini. Saya meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku, serta memastikan korban mendapatkan keadilan,” tegas Saipul Bahri.
Politisi Partai NasDem ini menilai, kawasan CFD seharusnya menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk berolahraga, beraktivitas, maupun melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Karena itu, tindakan penabrakan dan pemukulan atau pengeroyokan terhadap petugas penggalangan dana kemanusiaan merupakan perbuatan yang sangat disayangkan. Terlebih, kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu sesama yang membutuhkan.
Anggota Komisi I DPRD Medan ini juga menegaskan, penanganan kasus ini harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan kriminal memiliki konsekuensi hukum. Ia berharap tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi proses penegakan hukum.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang,” ujarnya.
Saipul Bahri juga menyatakan senada dengan sikap Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang mengecam keras aksi kekerasan tersebut dan meminta agar persoalan ini ditangani secara serius.
Menurut Saipul, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian sangat diperlukan dalam menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya di ruang-ruang publik seperti CFD.
Ia berharap, kejadian ini menjadi perhatian serius seluruh pihak agar pelaksanaan CFD di Kota Medan ke depan berlangsung lebih tertib, aman, dan kondusif.
Diketahui, laporan korban telah tercatat di Polrestabes Medan melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor LP/B/4909/XI/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara tertanggal 8 November 2026.
“Laporan tersebut harus menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, mengungkap fakta kejadian, serta memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas,” pungkas Saipul. (A-Red)
