PARAPAT | medansumutpos.id
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret sejumlah petinggi Polri tidak boleh diukur dengan kalkulasi untung-rugi politik. Menurutnya, persoalan ini menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik dan harus dikembalikan kepada etika dalam berpolitik.
“Persoalan mengelola negara bukan persoalan untung-rugi. Negara tidak sedang berbisnis dengan warganya,” kata Saidin dalam perbincangan dengan Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam perjalanan dari Medan ke Parapat, Danau Toba, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu menanggapi pertanyaan Hawin tentang kemungkinan adanya kepentingan politik di balik kasus tersebut, termasuk siapa yang diuntungkan jika perkara dihentikan dan siapa yang dirugikan jika terus berlanjut.
Saidin, yang juga Ketua Pembina Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual (APHKI), mengingatkan bahwa asas umum pemerintahan yang baik bukan sekadar slogan.
Asas-asas itu telah dinormakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, dan larangan menyalahgunakan kewenangan.
“Jika aparat negara menyadap kepala negaranya sendiri di luar prosedur, yang dilanggar bukan hanya pasal pidana, tetapi juga asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas ketidakberpihakan.
Sebaliknya, jika proses hukumnya dijalankan dengan semangat membalas atau menyingkirkan lawan, yang dilanggar adalah asas kepastian hukum dan kecermatan,” ujarnya.
Kunci Kelemahan Lawan Menjelang 2029
Saidin juga menyoroti kemungkinan hasil sadapan dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2029. Dalam skenario itu, kata dia, masing-masing kubu bisa memegang “kunci kelemahan” lawan sebagai alat penekan.
Ia mengutip pandangan William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Law, Order, and Power (1971), bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi kekuatan sosial dan politik di sekitarnya. Pandangan itu, kata Saidin, dipertegas Satjipto Rahardjo dalam konteks Indonesia.
“Ketika hukum dibawa ke ranah politik, dan politik pun kerap dilegitimasi oleh hukum, semuanya bisa menjadi benar, tergantung bagaimana masing-masing kubu yang diuntungkan dan dirugikan memaknainya. Di situlah bahaya terbesar kasus ini: hukum dijadikan alat untuk memenangkan pertarungan kekuasaan,” katanya.
Politisi Sufi dan Polisi Sufi
Menurut Saidin, satu-satunya jalan kembali adalah kepada etik, adab, dan akhlak. Ia merujuk pandangan Imam al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulum ad-Din yang menempatkan ghibah, fitnah, dan adu domba sebagai bahaya lisan yang merusak pribadi dan tatanan masyarakat, serta nasihat al-Ghazali kepada para penguasa bahwa keadilan pemimpin adalah sendi tegaknya negeri.
“Penyadapan adalah persoalan teknologi, tetapi kehendak untuk menyadap, menyebarkan, dan memanfaatkan hasil sadapan adalah persoalan hati. Hukum dapat menghukum perbuatan, tetapi hanya akhlak yang dapat mencegah niat,” ujarnya.
Karena itu, Saidin menilai bangsa ini membutuhkan figur publik yang menjunjung etika. “Yang kita perlukan saat ini adalah politisi sufi dan polisi sufi: politisi yang tidak menjadikan kelemahan lawan sebagai komoditas, dan polisi yang tidak menjadikan kewenangan sebagai senjata,” katanya.
Di sisi lain, Hawin mengingatkan agar semua pihak, termasuk para akademisi, tidak menggiring opini dan tidak mendahului putusan hakim. “Yang dibutuhkan dalam situasi ini adalah jalan keluar terbaik bagi bangsa,” ujar Ketua Umum APHKI itu. (A.Red)
