Medan | medansumutpos.id
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menetapkan 15 SMKN sebagai penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provsu sejak 21 Juni 2024 lalu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Ir Abdul Haris Lubis MSi didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Sumut Dr Suhendri MA kepada Media, Senin (23/9/2024) siang.
Adapun sekolah yang ditetapkan sebagai penerapan BLUD yaitu SMKN 7 Medan, SMKN 8 Medan, SMKN 9 Medan, SMKN 1 Merdeka, SMKN 1 Percut Sei Tuan, SMKN 1 Beringin, SMKN 1 Air Putih, SMKN 3 Pematang Siantar, SMKN 1 Lumut, SMKN 1 Pagaran, SMKN 2 Siatas Barita, SMKN 3 Sibolga, SMKN 2 Penyabungan, SMKN 1 Barumun dan SMKN 1 Amandraya.
Lanjut Haris, adapun keputusan itu sesuai ketetapan Pj Gubsu Nomor 188.44/343/KPTS/2024 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dinas Pendidikan Sumut.
Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dinas Pendidikan Sumut Nomor 16/BA/TP.BLUD/SMK/2023 tanggal 4 Desember 2023 telah merekomendasikan 15 SMKN dan telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk diusulkan sebagai unit kerja yang menerapkan BLUD.
Karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan tarif Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada SMKN Dinas Pendidikan Sumut.
Bagi sekolah pola pengelolaan keuangan SMKN pada Dinas Pendidikan Sumut yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) agar memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik- praktik bisnis yang sehat.
“Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” kata Abdul Haris seraya memberikan apresiasi dan ucapan selamat agar sekolah penerima BLUD tetap konsisten dan komitmen mendukung pendidikan di Sumut. ( Red )
