Medan | medansumutpos.id
Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan program penanggulangan banjir akan dimaksimalkan pada tahun 2026 melalui berbagai langkah strategis dan koordinasi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, saat rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV Tahun 2026 bersama Komisi IV DPRD Kota Medan, Senin (05/01/2026).
Gibson menjelaskan, Dinas SDABMBK terus melanjutkan program prioritas penanganan banjir, di antaranya pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase dan sungai, serta peninggian tanggul di sejumlah titik rawan genangan.
Untuk mendukung percepatan program tersebut, pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara serta menggandeng pihak ketiga, termasuk mitra dari luar negeri.
“Normalisasi sungai secara menyeluruh menjadi tanggung jawab Dinas SDABMBK. Saat ini pengerjaan dilakukan secara masif, termasuk peninggian tanggul yang dikerjakan bersama BWS,” ujar Gibson.
Selain upaya teknis, Gibson juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Kami mengingatkan agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase yang dapat memperparah potensi banjir,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemko Medan. “Koordinasi lintas sektor itu penting, khususnya dengan pihak kecamatan, agar program penanggulangan banjir berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Paul juga menyoroti perlunya optimalisasi pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bentuk aspirasi masyarakat, serta mendorong efisiensi anggaran tanpa mengganggu kinerja dan program strategis dinas terkait.
Ungkapan serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPRD, Medan dari Fraksi PKB, Lailatul Badri. Ia menilai fungsi kolam retensi Martubung belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, meski telah terdapat pintu air, namun kondisi drainase menuju kolam retensi tersebut belum tertata dengan baik.
“Jika sejak awal drainase tidak dinormalisasi, maka fungsi pintu air akan menjadi sia-sia. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Lailatul.
Dia juga mengungkapkan masih banyaknya saluran air yang minim serta parit tersumbat di wilayah Kecamatan Medan Deli. Meski masyarakat telah diimbau tidak membuang sampah sembarangan, warga berharap perbaikan infrastruktur drainase terlebih dahulu dilakukan oleh Dinas SDABMBK.
Anggota Komisi IV lainnya, Antonius Devolusi Tumanggor, turut meminta agar Dinas SDABMBK serius menindaklanjuti persoalan banjir serta merealisasikan pokir DPRD sebagai wujud aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gibson Panjaitan menegaskan komitmen dan keseriusan Dinas SDABMBK dalam menangani persoalan banjir, termasuk di kawasan rawan seperti Jalan Letda Sujono.
Dia memastikan koordinasi dengan BWS Sumatera Utara terus dilakukan secara intensif.
“Untuk pokir DPRD sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” dipungkasinya. (A-Red)
