JAKARTA | medansumutpos.id
Lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyoroti efektivitas pengawasan kawasan hutan, pencegahan pembakaran lahan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang dikutip dalam pemberitaan 16 Oktober 2026, tercatat 799 hotspot berstatus kepercayaan tinggi di Indonesia hingga Kamis (15/10/2026) pukul 21.00 WIB. Angka tersebut melonjak 427 titik dibandingkan sehari sebelumnya.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 389 titik, disusul Sumatera Selatan sebanyak 122 titik.
Lonjakan ini menuntut pemerintah tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mengevaluasi pengawasan, mempercepat deteksi dini, dan menelusuri penyebab kebakaran.
Arahan Presiden Harus Dibuktikan dengan Tindakan
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan karhutla, respons cepat terhadap hotspot, edukasi masyarakat, serta penindakan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Arahan tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah terukur, mulai dari patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pemeriksaan kawasan yang berulang kali terbakar, hingga penegakan hukum secara transparan.
Dugaan kelalaian pengawasan maupun penyimpangan tata kelola lahan juga perlu diperiksa berdasarkan bukti. Namun, hotspot tidak otomatis membuktikan adanya kebakaran atau tindakan pembakaran yang disengaja.
Polhut Perlu Pelatihan dan Peralatan Memadai
Penguatan Polisi Kehutanan (Polhut) menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla. Pelatihan perlu mencakup deteksi hotspot berbasis satelit, patroli kawasan rawan, investigasi awal penyebab kebakaran, pengamanan bukti, serta teknik pemadaman dan keselamatan petugas.
Polhut juga perlu memperkuat koordinasi dengan Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat agar laporan kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
Pengawasan harus menyasar kawasan hutan, lahan gambut, dan wilayah konsesi yang memiliki riwayat kebakaran berulang. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus menjangkau pihak yang bertanggung jawab sesuai bukti dan ketentuan hukum.
Jangan Tunggu Api Membesar
Pemerintah perlu membuka hasil verifikasi hotspot, luas lahan terbakar, perkembangan penyelidikan, dan evaluasi pencegahan kepada publik.
Keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah personel yang dikerahkan atau api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran berulang dan menindak pelanggaran.
Lonjakan 799 hotspot menjadi peringatan bahwa arahan Presiden harus diikuti pengawasan nyata, peningkatan kemampuan Polhut, dan penegakan hukum yang konsisten.
Hutan tidak cukup dijaga dengan instruksi. Pencegahan harus berjalan di lapangan, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri secara profesional.
(Tim/Red)
