MEDAN | medansumutpos.id
Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan menekankan agar peningkatan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027 benar-benar diikuti peningkatan kinerja pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10).
Dame Duma mengatakan, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menjalankan program secara tepat sasaran, efektif dan bertanggung jawab.
“Kami tidak anti anggaran, tapi kami mau anggaran dipergunakan dengan tepat sasaran. Kami tidak anti-OPD, tetapi OPD bertugas atau melakukan pengerjaan dengan baik dan benar,” tegas Dame Duma.
Menurutnya, Fraksi Gerindra tidak mempersoalkan besarnya anggaran yang diberikan kepada OPD sepanjang anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan mampu menghasilkan program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir yang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kota Medan. Penanganan banjir, menurut Fraksi Gerindra, tidak dapat dilakukan secara parsial karena persoalan tersebut berkaitan dengan sistem drainase, sungai, tata ruang, hingga kewenangan lintas pemerintahan.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara Pemko Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
Selain persoalan banjir, Fraksi Gerindra turut menyoroti pembangunan dan fungsi Islamic Center Kota Medan yang telah menghabiskan anggaran cukup besar. Fraksi Gerindra mempertanyakan optimalisasi pemanfaatan fasilitas tersebut agar keberadaan Islamic Center benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dame Duma menegaskan, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah harus memiliki kejelasan manfaat, fungsi dan keberlanjutan. Jangan sampai pembangunan dengan biaya besar justru tidak dimanfaatkan secara maksimal setelah selesai dikerjakan.
“Anggaran yang disiapkan pemerintah harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Karena itu, kami meminta setiap program dan kegiatan benar-benar direncanakan, dikerjakan dan diawasi dengan baik,” ujarnya.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, pengawasan dan hasil akhir pembangunan.
“Dengan demikian, peningkatan belanja daerah dapat benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta mempercepat pembangunan Kota Medan,” pungkas Duma. (A-Red)
