Ketua Umum Ormas Islam BP FORMI, Sikapi Banjir Dahsyat di Sumatera.
Medan | medansumutpos.id. Kemarahan dan Kecaman publik akhirnya pecah. Derita warga di Sumatera Utara, Sibolga, Aceh hingga Sumatera Barat terus berlangsung tanpa kejelasan status penanganan.
Namun pemerintah pusat dinilai masih lamban, dingin, dan tidak melihat situasi dan kondisi ini sebagai sebuah darurat kemanusiaan tingkat nasional.
Seruan bernada keras itu datang dari H. Rakhmadsyah,SH Tokoh Masyarakat di Deli Serdang sekaligus Penasehat Ormas Islam Kelaskaran BP FORMI, Senin (8/12/2025).
Dengan suara tegas ia menyatakan:
“Negara ini tidak boleh tuli! melihat Aceh Tamiang, coba lihat Sumatera Utara, warga hidup dalam penderitaan, rumah hanyut, ekonomi lumpuh, anak-anak menangis kelaparan. Jika ini bukan bencana nasional, apalagi yang harus terjadi?”
Menurutnya, Pemerintah Pusat seolah hanya menonton situasi tanpa langkah cepat dan berpihak. Ia menilai bahwa pembiaran ini mencederai rasa kemanusiaan dan kewajiban negara untuk melindungi rakyat sebagaimana Amanatul konstitusi.
H. Rakhmadsyah juga mengaku miris menyaksikan situasi dan penanganan di Aceh Tamiang dan di Sibolga saat ini.
Ketum BP FORMI, “Aceh Tamiang Seperti Kota Mati”
Nada yang sama datang dari Azhari, Ketua Umum Ormas Islam Kelaskaran BP FORMI, yang selama ini vokal dalam issu pembelaan bangsa, agama dan umat.
Azhari mengaku bahwa ia menyaksikan kondisi dan situasi kerusakan parah langsung di Aceh Tamiang pada Jumat (5/12/2025) hinga Sabtu bersama Tim Aliansi Ormas Islam Kelaskaran Sumut, BP FORMI, FPI dan FUI SU saat turun langsung mendampingi Pengusaha Sumatera Utara, menyampaikan 1500 Bantuan Logistik kepada para korban Banjir Bandang, di Tanjung Pura, Pangkalan Brandan dan Aceh Tamiang.
Ia menggambarkan kondisi yang ada di Aceh Tamiang sungguh sangat miris dan memprihatinkan :
“Tidak ada listrik, tidak ada aktivitas, pasar tutup, akses terputus, logistik minim, dan warga hidup ketakutan. Kota itu seperti kota mati. Kami harus bicara karena pemerintah seperti tidak melihat kenyataan.”
BP FORMI Mengingatkan Pemerintah Prabowo: “Jangan Tunggu Nyawa Lebih Banyak Hilang di akibatkan penderitaan yang berkepanjangan!”
Ia menyampaikan kecaman keras atas lambannya respons pemerintah.
“Ini bukan banjir biasa. Ini bencana besar yang merusak kehidupan jutaan rakyat di berbagai provinsi. Kami mendesak Bapak Presiden Prabowo untuk segera tanggap menaikkan status bencana dari Level 3 menjadi Status Bencana Nasional.”
Menurut Azhari, jika status ini tidak segera ditetapkan, maka bantuan pusat akan tetap tersendat, penanganan akan tetap parsial, dan rakyat juga akan tetap berjuang sendiri.
“Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya bertahan dengan mie instan dan air hujan. Ini tragedi kemanusiaan.”
Fakta kita lihat di Lapangan: Ribuan Rumah Hancur & Infrastruktur rusak parah
Data di berbagai daerah menunjukkan bahwa banjir bandang dan longsor telah:
menghanyutkan ribuan rumah, melumpuhkan transportasi, merusak fasilitas publik, dan membuat ekonomi masyarakat lumpuh total.
Namun hingga kini, menurut para aktivis, pemerintah pusat masih saja mengulur waktu tanpa ketegasan status.
Pesan Moral untuk Pemerintah:
“Rakyat tidak butuh janji mereka butuh kehadiran negara.”
Banjir ini bukan hanya persoalan air yang meluap tapi ini adalah soal keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Dan kini, suara dari Sumatera telah menggema keras Pemerintah di minta segera :
“TETAPKAN BENCANA NASIONAL SEBELUM TERLAMBAT.”
( Tim/Red msp.01)
