Medan | medansumutpos.id Meninggalnya Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada, 28 Agustus 2025. Insiden tragis ini terjadi ketika massa aksi menyampaikan tuntutan terkait isu outsourcing, reformasi pajak buruh, pengesahan undang-undang perampasan aset, dan pemberantasan korupsi.

Menurut laporan saksi mata, Affan Kurniawan berada di lokasi kejadian saat mobil Rantis Brimob bergerak untuk membubarkan massa. Situasi yang tidak terkendali menyebabkan pengemudi ojol tersebut terlindas dan meninggal dunia di tempat kejadian.
Kejadian ini telah memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat di Medan Sumatera Utara. Koalisi Masyarakat Sipil juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang dianggap berlebihan dalam menangani aksi unjuk rasa. Mereka juga menuntut investigasi Transparan dan akuntabel atas insiden ini, serta meminta pertanggung jawaban pihak-pihak yang terlibat.
“Kami sangat menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa ini. Aparat kepolisian seharusnya mengedepankan pendekatan dialogis dan menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan,” ujar perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan persnya.
Sementara itu, masyarakat Muslim Sumatera Utara juga menyampaikan pernyataan sikap yang mengutuk keras tindakan oknum Brimob yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan. Mereka mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mengambil tindakan tegas jika terbukti lalai dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Kami meminta Presiden untuk bertindak tegas terhadap Kapolri jika terbukti tidak mampu mengendalikan anggotanya.untuk segera di pecat, Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sedang diuji, dan kami tidak ingin kejadian serupa terulang kembali,” tegas Ust.Nasir perwakilan masyarakat Muslim Sumut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Namun, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwaPropam Polri telah diturunkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Aksi unjuk rasa ini sendiri merupakan bagian dari gelombang Protes yang semakin meningkat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak Pro-rakyat. Isu outsourcing, beban pajak yang tinggi bagi buruh, serta lambatnya penanganan kasus korupsi menjadi Sorotan utama dalam tuntutan para pengunjuk rasa. ( Eiz )














