Jakarta | medansumutpos.id
Pakar hukum tata negara Refly Harun melontarkan kritik tajam kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Refly menilai pemerintah harus terbuka dan menjelaskan secara rinci kepada publik mengenai sumber dana serta beban fiskal yang ditimbulkan dari proyek tersebut.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dan akhirnya ikut menanggung utang besar yang tidak mereka pahami asal-usulnya. Pemerintah harus transparan, karena proyek ini menggunakan uang negara,” kata Refly dalam siaran kanal YouTube pribadinya, Kamis (6/11).
Refly menegaskan, proyek Kereta Cepat sejak awal memang penuh kontroversi, mulai dari pembengkakan biaya hingga persoalan pembiayaan antarnegara. Karena itu, menurutnya, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo wajib melakukan audit menyeluruh sebelum melanjutkan atau membayar kewajiban utang proyek tersebut.
“Transisi pemerintahan tidak boleh dijadikan alasan untuk sekadar meneruskan kebijakan lama tanpa evaluasi. Ini soal tanggung jawab fiskal dan moral kepada rakyat,” tegas Refly.
Ia juga mengingatkan bahwa transparansi merupakan bagian penting dari prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara. “Publik berhak tahu berapa utang yang harus dibayar, kepada siapa, dan bagaimana dampaknya terhadap APBN. Jangan sampai proyek yang katanya ‘milik bangsa’ justru menjadi beban bangsa,” ujarnya.
Refly menutup kritiknya dengan menyerukan agar DPR dan lembaga audit negara ikut turun tangan mengawasi kebijakan pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh. Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan agar proyek strategis nasional tidak hanya menjadi ajang pencitraan politik semata. ( Red )
