Jakarta | medansumutpos.id Pemandangan mengejutkan terlihat di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta. Tumpukan uang tunai senilai lebih dari Rp13 triliun hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) membuat ruangan di institusi penegak hukum itu tampak seperti gudang uang.
Dibungkus rapi dalam plastik, pecahan uang Rp100.000 tersebut tersusun tinggi hingga mencapai sekitar dua meter, memenuhi salah satu sisi ruangan. Jumlah pastinya? Fantastis: Rp13.255.244.538.149.
Prabowo Tinjau Langsung Tumpukan Uang
Presiden Prabowo Subianto yang datang langsung ke lokasi pada Senin (20/10/2025) siang, terlihat mengamati tumpukan uang tersebut bersama sejumlah pejabat tinggi negara. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tak lama kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dan ikut berdiskusi. Suasana tegang namun penuh penghargaan menyelimuti ruangan yang kini menjadi simbol keberhasilan pemberantasan korupsi.
Apresiasi untuk Kejaksaan Agung
Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas kinerja Kejaksaan Agung.
> “Saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan. Terima kasih karena telah menyelamatkan uang negara,” ujar Prabowo singkat namun tegas.
Penyerahan resmi uang sitaan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, sebagai bagian dari pengembalian aset negara yang berhasil diselamatkan.
Uang Rp13 Triliun Bisa Bangun 8.000 Sekolah dan 600 Kampung Nelayan
Tak hanya menjadi simbol keberhasilan penegakan hukum, uang Rp13 triliun ini juga membuka peluang besar untuk pembangunan. Presiden Prabowo menegaskan, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan nelayan.
> “Dengan uang ini, kita bisa merenovasi dan membangun lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Bisa juga untuk membangun 600 kampung nelayan lengkap dengan fasilitas modern,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar Rp22 miliar. Dengan populasi rata-rata 5.000 jiwa per kampung, pembangunan 600 kampung nelayan bisa memberikan kehidupan layak bagi sekitar 3 juta rakyat Indonesia.
Uang Negara Harus Kembali ke Rakyat
Langkah tegas Kejaksaan Agung dalam menindak kasus korupsi CPO ini menjadi bukti nyata bahwa uang negara yang dicuri harus dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
medansumutpos.id akan terus memberitakan dan mengawal perkembangan kasus korupsi di Indonesia dan Sumatera Utara (Red 01)
