MEDAN | medansumutpos.id
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam melindungi dan mengamankan tanah wakaf agar tetap terjaga status hukumnya serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan umat dan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada perwakilan nazir masjid se-Kota Medan yang berlangsung di Gedung PKK Pemko Medan, Jalan Rotan, Kelurahan Petisah Tengah, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rico Waas mendapat penguatan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin, SH., MH., yang menekankan bahwa tanah wakaf bukanlah aset milik pribadi ataupun segelintir orang, melainkan amanah yang harus dijaga dan diperuntukkan bagi kepentingan umat.
Kajati Muhibuddin mengingatkan, pengamanan tanah wakaf tidak boleh hanya sebatas penerbitan sertifikat, tetapi harus disertai pengelolaan dan perlindungan hukum secara berkelanjutan agar tidak disalahgunakan, dialihkan, maupun dikuasai pihak yang tidak berhak.
“Pengamanan tanah wakaf sangat penting dan mendesak. Tanah wakaf harus dijaga, dikelola, serta dimanfaatkan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu saja,” tegas Muhibuddin.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah wakaf berlaku bagi seluruh umat beragama. Tidak hanya tanah masjid dan pemakaman muslim, tetapi juga tanah wakaf milik komunitas gereja dan umat beragama lainnya harus memperoleh kepastian hukum yang sama.
Bagi Pemko Medan, penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan dan sengketa tanah wakaf di kemudian hari.
Sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN/ATR dan instansi terkait diharapkan mampu mempercepat pendataan, penataan serta sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan.
Sementara Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurazi, Plt Kepala BPN/ATR Kota Medan Reza Andrian Fachri, SH., MH., Ketua MUI Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, sejumlah kepala OPD dan undangan lainnya.
Melalui langkah tersebut, Pemko Medan bersama Kejati Sumut diharapkan semakin memperkuat perlindungan aset keagamaan. Sebab, tanah wakaf merupakan amanah yang harus dijaga lintas generasi, bukan untuk diperebutkan atau dimanfaatkan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
(A.Red)
